Ide capres Joko Widodo yang akan memangkas anggaran jika ada pemerintah daerah yang membangkang mendapat berbagai reaksi publik.
Direktur eksekutif Komite Pemantau Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan Jokowi harus mengklarifikasikan pernyaataan itu yang muncul saat debat capres pertama kali digelar.
Jika tidak, Jokowi dinilai melakukan blunder politik, karena dalam debat capres-cawapres mengatakan akan memberi sangsi potong anggaran kepada kepala daerah yang tidak taat kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, pusat tidak bisa semena-mena memotong anggaran daerah yang sudah disetujui DPR. "Pernyataan pak Jokowi soal potong anggaran itu blunder, itu kan uang rakyat, kok main potong" ujar Robert dalam dialog kenegaraan di gedung DPR RI, Rabu (11/6).
Pernyataan Jokowi ini tidak menguntungkan dirinya selaku capres, karena kepala daerah akan kwatir kalau pemotongan itu akan benar dilakukan, kelak jika Jokowi terpilih. Ide pemotongan anggaran ini akan merugikan diri Jokowi sendiri.
"Ketidak taatan daerah banyak sekali, dan yang tidak ditaati macam-macam penyebabnya. Diantaranya tabrakan UU,adanya inkonsistensi pusat dan daerah yang harus segera dibenahi" kata Robert.
Sementara itu menurut, prof Farouk Muhamad selaku Timses Prabowo-Hatta , "pernyataan Jokowi itu jadi blunder dan ahirnya menjadi masalah, jadi banyak pembicaraan dikalangan daerah. Itu uang rakyat, kok main potong, itu jadi beban. Itu kan sudah jadi persetujuan DPR, tidak bisa Medagri memotong apa yang dianggarkan lewat UU" katanya.
"Menurut dia, Jokowi boleh jadi dianggap tegas, tapi didalam kasus potong anggaran ini, tidak ada ketegasan itu.
"Saya tidak melihat ada ketegasan,yang ada adalah blunder, karena yang dikatakan tidak benar" katanya.
www.suaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar