Pengamat politik universitas Al-Azhar , Ziyad Falahi, mengatakan masalah TPID adalah tugas masing-masing kepala daerah seperti gubenur, bupati, walikota. Sedangkan seorang presiden tidak mengurus sampai keranah tersebut.
"Itu kan sesuai otonomi daerah, sudah menjadi tugas masing-masing kepala daerah. Kalau presiden sampai mengurusi kesitu, itu namanya intervensi. Kalaupun sampai turun tangan, presiden hanya sebatas memberikan masukan-masukan," tutur Ziyad, saat dihubungi (16/6/2014).
Hal senada juga disampaikan pengamat politik ekonomi universitas Indonesia, Nugroho Pratomo. " Menurutnyna TPID bukan tataran presiden, tapi daerah secara struktural TPID ada dibawah pemerintah daerah" kata Nugroho.
Nugroho mengatakan, masing-masing daerah harus mampu mengatasi inflasi agar tidak berdampak secara nasional.
Sebelumnya pernyataan Jokowi , menjadi pembicaraan banyak tokoh. Tak terkecuali kepala Bappenas, Armida Alisjahbana. Dia menilai pertanyaan Jokowi tidak substansial karena terkesan hanya menanyakan singkatan, bukan subtansi TPID.
Padahal Jokowipun tidak tahu kepanjangan TPID. Saat Prabowo menanyakan apa itu TPID Jokowi menjawab Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Sementara disitus resmi Bank Indonesia disebutkan, TPID adalah Tim Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah.
inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar