Sebanyak lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta, tak ada satupun yang berhasil meraih piala Adipura 2014. Kebersihan ibu kota negara ini kalah bila dibandingkan dengan kota metropolitan lainya, seperti Surabaya, Tanggerang, Palembang, dan Malang. Jebloknya prestasi Jakarta tahun ini bagaikan'kado buruk' untuk warga Ibu kota yang tengah merayakan Hut ke 487 kota Jakarta yang jatuh tanggal 22 Juni.
Merosotnya kebersihan Ibu Kota mendapat sorotan dari banyak pihak. Termasuk anggota DPRD DKI Mohammad Sanusi maupun pengamat perkotaan Amir Hamzah. Mereka lebih banyak menyalahkan Gebenur Joko Widodo yang kurang peduli terhadap penataan kota dan ketertiban umum. Beliau hanya sibuk membangun pencitraan diri saja.
Amir berpendapat sedikitnya ada dua faktor yang membuat DKI Jakarta gagal mempertahankan piala Adipura. Pertama; kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan tata ruang yang amburadul, tidak pernah dipikirkan serius oleh Jokowi. "Dia malah membangun program blusukan yang ternyata menelan anggaran besar tiap bulannya mencapa Rp. 6miliar dan itu berjalan selama 20 bulan, kata Amir, pimpinan LSM Budgeting Metropolitan Watch (BMW). Faktor kedua; lemahnya manajerial Jokowi dalam pengolahan sampah. "Dia mengeluarkan kebijakan swakelola sampah dengan memutus rekanan pengelola sampah perusahaan profesional. Ahirnya berdampak pada penanganan sampah yang tak terkendali, ujar Amir menambahkan disejumlah titik yang menjadi penilaian Adipura , banyak sampah yang mengakibatkan tim penilai memberikan nilai yang rendah.
Secara terpisah anggota DPRD DKI Sanusi menilai, Jokowi tidak mengoptimalkan kinerja anak buah karena selalu diancam dicopot kalau tidak becus kerja atau dipenjara kalau korupsi. Sehingga mereka tidak berani melangkah , akibatnya roda pemerintahan Jakarta baru menjadi lelet dan lambat. Seharusnya dengan APBD tertinggi di Indonesia yakni sekitar 72 triliun, memudahkan Jakarta memperoleh Adipura, kata Sanusi.
Kelemahan Jokowi yang lain adalah sulit percaya orang. Seperti terlihat selama 14 bulan membiarkan kursi jabatan Seketaris Daerah(Sekda) kosong. Saking lamanya tanpa figur sekda yang selaku'top manager PNS' mengakibatkan roda pemerintahan seret, dan berdampak gagalnya meraih Adipura.
www.suaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar